Berapa Lama Hukuman Penjara untuk Pelaku KDRT?

Kekerasan dalam Rumah Tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga –“UU KDRT”).

UU KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (lihatPasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (lihat Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Arti Bagian “Mengingat” dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam peraturan perundang-undangan ada konsideran mengingat, apakah peraturan yang berupa keputusan (keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan kepala badan negara, dan lain-lain) bisa di masukkan dalam konsideran mengingat? Dan bagaimana urutan hierarkinya antara peraturan daerah dengan keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan kepala badan negara dan lain-lain?

Bahwa bagian “mengingat” pada suatu peraturan perundang-undangan, bukan disebut konsiderans melainkan dasar hukum. Yang dimaksud dengan konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah pada bagian “menimbang” yang berisi pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya peraturan tersebut.

Dalam Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2012”) diatur mengenai dasar hukum, antara lain:

Dasar hukum memuat:

a.  Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;dan

b.  Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Inilah Lima Kategori Penganugerahan Simpeg Award

Jakarta | Badilag.net

Beberapa bulan ke depan, Ditjen Badilag akan memberikan penghargaan ‘Religious Court Reform Awards’ kepada satker di lingkungan peradilan agama dalam acara memperingati 130 tahun peradilan agama.

Salah satu dari tujuh penghargaan tersebut adalah bidang Manajemen SDM, dimana yang menjadi penilaiannya adalah kelengkapan data kepegawaian di aplikasi Simpeg Online.

Bagi satker di lingkungan peradilan agama hal ini tentunya menjadi kesibukan tersendiri untuk berbenah agar bisa juara. Hal tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh Ditjen Badilag dalam hal ini Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama dalam mempersiapkan semua keperluan.