JENIS INFORMASI

A. Jenis informasi yang diumumkan kepada publik secara berkala adalah:

(1) Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari:

a. Profil pengadilan, meliputi:

• Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
• Struktur organisasi Pengadilan;
• Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
• Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
• Profil singkat pejabat struktural; dan
• Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

(2) Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

(3) Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan, yang meliputi:

a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

• Nama program dan kegiatan;
• Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
• Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
• Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
• Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

• Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
• Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

(4) Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jenis informasi yang tidak boleh diakses oleh publik adalah :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.