Jakarta, 18 Februari 2025
Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., menghadiri gladiresik Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan di Balairung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh seluruh Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia serta perwakilan dari berbagai lembaga yudikatif dan eksekutif.
Mahkamah Agung dalam sidang tahunan ini akan memaparkan capaian kinerja selama tahun 2024 serta rencana strategis untuk tahun 2025. Berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam sistem peradilan agama diduga akan menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut. Di sela kegiatan gladi resik, Ketua Mahkamah Agung menegaskan pentingnya peningkatan layanan berbasis digital di seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk dalam implementasi sistem e-Court dan digitalisasi peradilan yang telah berjalan di banyak pengadilan agama, termasuk Pengadilan Agama Salatiga.
Dalam wawancara di sela acara, Adil Fakhru Roza menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Salatiga. “Kami berupaya untuk menghadirkan inovasi dalam sistem peradilan agama yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi guna mempercepat digitalisasi dalam pelayanan hukum.
Sidang tahunan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga ajang silaturahmi bagi para Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia. Berbagai inovasi dan pengalaman dalam mengelola pengadilan turut dibahas untuk dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Berbarengan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, diselenggarakan pula Pameran Kampung Hukum 2025 yang bertempat di area parkir gedung Mahkamah Agung. Pameran ini menjadi ajang sosialisasi kebijakan hukum kepada masyarakat luas serta memperkenalkan inovasi yang telah dikembangkan oleh berbagai pengadilan di Indonesia.
Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Adil Fakhru Roza, turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dengan memperkenalkan berbagai layanan unggulan yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Salatiga. Salah satu inovasi yang dikenalkan adalah inovasi smart court digital signature dan inovasi optimalisasi fungsi mediasi melalui teknologi, L7Smart – Tujuh Langkah yang Strategis untuk Mediasi yang Adaptif, Responsif dan berbasis Teknologi. “Dengan adanya digitalisasi ini, kita berharap agar pelayanan hukum bagi masyarakat bisa lebih optimal, cepat, sederhana dan murah. Semua sudah terintegrasi dalam sistem yang lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Selain dihadiri oleh Ketua Pengadilan se Indonesia, Pameran Kampung Hukum juga dihadiri oleh berbagai tokoh hukum, akademisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang sistem peradilan di Indonesia. Acara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya langsung kepada para hakim dan pejabat peradilan mengenai berbagai aspek hukum yang sering menjadi permasalahan sehari-hari.
Selain itu, dalam pameran ini, Mahkamah Agung juga memperkenalkan berbagai kebijakan baru terkait reformasi hukum di Indonesia. Salah satunya adalah penguatan sistem peradilan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap proses hukum.
Partisipasi Pengadilan Agama Salatiga dalam pameran ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern dan inklusif. Dengan terus mengembangkan inovasi dalam sistem pelayanan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat.
Pameran Kampung Hukum 2025 bukan sekadar ajang pameran, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum yang efektif bagi masyarakat. Berbagai sesi diskusi dan konsultasi hukum diadakan selama acara berlangsung, memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendekatkan peradilan kepada masyarakat serta memperkuat prinsip keadilan yang inklusif dan transparan di Indonesia.
