Ambon, 18-19 Desember 2023 – Sebuah pembinaan teknis yang sangat penting digelar secara virtual dan offline di Hotel The Natsepa Resort & Conference Centre, Ambon, Maluku Tengah, Maluku. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin hingga Selasa, 18-19 Desember 2023, melibatkan peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Seluruh Hakim, Panitera, dan Sekretaris Lembaga Peradilan. Mereka berpartisipasi melalui aplikasi Zoom, membuka ruang bagi pertukaran ide dan pembinaan.
Dalam rangkaian kegiatan ini, narasumber utama yang turut serta adalah Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung. Fokus utama kegiatan ini mencakup tiga aspek penting:
Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial:
Pimpinan Mahkamah Agung memberikan arahan dan pengawasan terkait bidang teknis dan administrasi yudisial. Pembinaan juga dilakukan oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung sesuai bidang masing-masing, mencakup aspek-aspek penting dalam peningkatan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.
Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi Informasi (TI):
Kegiatan ini mendiskusikan pentingnya peningkatan kompetensi di bidang TI dalam menghadapi kompleksitas perkara di masa depan. Dengan adanya kompetisi dan jumlah perkara yang terus meningkat, penguasaan TI dianggap krusial untuk percepatan penyelesaian perkara.
Persoalan Agraria dan Wacana Pengadilan Khusus Tanah:
Diskusi difokuskan pada persoalan agraria yang melibatkan banyak pihak. Munculnya wacana pembentukan Pengadilan Khusus Tanah dibahas secara mendalam. Meski demikian, terdapat kendala terkait rekruitmen hakim dan anggaran yang membatasi kemungkinan pembentukan lembaga tersebut. Diperlukan sedikitnya 1500 orang hakim khusus tanah, yang merupakan tantangan tersendiri. Selain itu, kompleksitas masalah tanah membuatnya menjadi perkara yang kerap menjadi kompetensi semua lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kegiatan ini diharapkan memberikan pandangan yang lebih luas terkait peningkatan kualitas peradilan di Indonesia, mencakup aspek administratif, teknologi, dan penanganan kasus agraria yang semakin kompleks. Dengan kolaborasi dan pembinaan yang kuat, lembaga peradilan diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan.