Pada hari Rabu, 7 Februari 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dengan fokus pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pemahaman, dan inovasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di sektor pemerintahan. Dalam suasana yang penuh antusiasme, peserta membahas berbagai strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran, menjawab tantangan, serta merumuskan langkah-langkah terobosan.
Menariknya, dalam kegiatan ini, Satker Pengadilan Agama Salatiga turut serta hadir dan aktif berkontribusi dalam diskusi. Satker tersebut diwakili oleh Mir’atul Hidayah, S.H.I., dan Angela Febriani Nanda Prasetyo, S.Sos. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Satker Pengadilan Agama Salatiga dalam mendukung upaya perbaikan sistem pelaksanaan anggaran.
Mir’atul Hidayah, S.H.I., menyatakan, “Partisipasi dalam FGD ini adalah langkah positif untuk memahami dan mengimplementasikan strategi terbaik dalam pelaksanaan anggaran. Kami berharap kerjasama antara satker dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi pengelolaan anggaran di sektor kami.”
Angela Febriani Nanda Prasetyo, S.Sos., menambahkan, “Melalui forum ini, kami dapat berbagi best practice dengan satker lainnya, mendengarkan pandangan ahli, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Ini adalah langkah menuju peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.”
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah berharap bahwa hasil dari FGD ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat satker. Kolaborasi antara berbagai instansi diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain untuk meraih kemajuan dalam pelaksanaan anggaran publik.