Lombok, 19 Juli 2024 - Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., bersama dengan Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Salatiga melanjutkan keikutsertaannya dalam kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dari tanggal 18 hingga 19 Juli 2024.

Acara ini dihadiri oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Pajak, serta Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Sebagian peserta hadir secara langsung di lokasi, sementara sebagian lainnya mengikuti acara melalui aplikasi Zoom Meeting.

Setelah sesi pertama yang diadakan pada hari Kamis, 18 Juli 2024, yang berfokus pada pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, kegiatan dilanjutkan pada hari Jumat, 19 Juli 2024, dengan sesi kedua yang dipandu oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam sesi ini, para pejabat memberikan arahan dan panduan teknis terkait bidang kerja mereka.

Sesi pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas jajaran peradilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Materi yang disampaikan meliputi berbagai aspek teknis dan administrasi yudisial yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., menyatakan bahwa pembinaan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para hakim dan aparatur Pengadilan Agama Salatiga. "Kami berharap melalui pembinaan ini, kami dapat mengimplementasikan pengetahuan dan arahan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat," ujarnya.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh peserta, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi yudisial dan administrasi peradilan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan peradilan dapat tercapai, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.