Salatiga, 5 Mei 2026

Pengadilan Agama Salatiga kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur peradilan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan se-Indonesia Gelombang II. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2026, dan diikuti oleh ratusan hakim dari seluruh Indonesia.

Dari Pengadilan Agama Salatiga, Ketua sekaligus Hakim, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., kembali ambil bagian secara aktif dalam kegiatan dihari kedua Selasa, 5 Mei 2026. Keikutsertaan ini menjadi wujud nyata komitmen dalam memperkuat kapasitas intelektual dan integritas moral hakim, sejalan dengan tuntutan peradilan modern yang berkeadilan dan berwibawa.

Kegiatan diawali pada Senin pagi dengan pemaparan materi filsafat keadilan yang mengupas secara mendalam dialektika antara kepastian hukum dan moralitas. Memasuki hari kedua, peserta mendapatkan penguatan materi dari Prof. Moh. Mahfud MD yang mengangkat tema “Etika, Logika, dan Logical Fallacy: Tuntunan bagi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara.”

Dalam paparannya, Prof. Mahfud menegaskan bahwa putusan hakim merupakan “mahkota” yang harus dibangun di atas fondasi logika yang kuat dan etika yang kokoh. Logika mencerminkan kecerdasan dan ketepatan berpikir, sementara etika menjadi penopang integritas moral dalam menghasilkan putusan yang adil dan dapat diterima oleh akal sehat publik (common sense). Ia juga mengingatkan bahwa putusan yang baik tidak hanya harus sesuai dengan norma hukum, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa salah satu ancaman serius dalam proses peradilan adalah logical fallacy, yaitu kesalahan dalam penalaran yang tampak logis namun sesungguhnya cacat secara berpikir. Kesalahan ini dapat berujung pada putusan yang keliru dan tidak adil. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki ketajaman analisis serta kehati-hatian dalam menilai fakta, menerapkan hukum, dan menarik kesimpulan.

Selain itu, materi juga menekankan pentingnya peran hakim dalam tiga fungsi hukum, yaitu menerapkan hukum (rechtstoepassing), menemukan hukum (rechtsvinding), dan dalam kondisi tertentu membentuk hukum (rechtsvorming), yang semuanya harus dilandasi oleh integritas moral dan profesionalitas tinggi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para hakim, termasuk dari Pengadilan Agama Salatiga, semakin memperkuat kapasitas keilmuan, ketajaman berpikir, serta menjunjung tinggi etika profesi. Dengan demikian, setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Partisipasi aktif dalam diklat ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan peradilan yang modern, berintegritas, dan terpercaya, sejalan dengan cita-cita Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menghadirkan keadilan yang bermartabat.