/ 28 April 2024
Sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung: Penetapan Kelas Jabatan dan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai

Senin, 11 Desember 2023 – Mahkamah Agung RI

Pada Senin, 11 Desember 2023, Mahkamah Agung RI menggelar acara sosialisasi melalui aplikasi Zoom Meeting untuk membahas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 196/KMA/SK.KP5/IX/2023 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran krusial dalam sistem peradilan di seluruh Indonesia. Antara lain, Panitera Mahkamah Agung, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, serta Para Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian BUA Supatmi, S.H., M.M., dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H., menjadi narasumber utama yang memberikan penjelasan mendalam mengenai Keputusan Ketua Mahkamah Agung terkait penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan kinerja pegawai. Keduanya membahas secara rinci implikasi dan dampak keputusan tersebut terhadap struktur organisasi dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Melalui platform Zoom Meeting, peserta acara dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan narasumber, menciptakan suasana interaktif dan partisipatif. Acara ini menjadi forum penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan baru ini dan memberikan kesempatan bagi seluruh pihak terlibat untuk menyampaikan pandangan dan masukan mereka.

Sosialisasi ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung RI untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait. Dengan mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan acara, Mahkamah Agung RI tidak hanya menunjukkan kesiapan dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di berbagai wilayah di Indonesia.

Skip to content