Salatiga, 13 April 2026
Pengadilan Agama Salatiga turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengelola keuangan Pengadilan Agama Salatiga, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ruly Arista Wardani, S.Kom., Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Hery Endra Kusuma, S.E., serta Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Miratul Hidayah, S.H.I. Kehadiran para pejabat tersebut merupakan wujud komitmen dalam mendukung tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Edi Yuniadi, S.E., S.Sos., M.M., CPSAK, yang menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan penyerapan anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas belanja negara. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh satuan kerja memahami kebijakan dan mekanisme yang berlaku, sehingga proses percepatan anggaran dapat berjalan tanpa kendala berarti.
Selanjutnya, Retno Widuri, S.Kom., M.H. dari Bagian Administrasi Anggaran menyampaikan paparan terkait perubahan pagu Mahkamah Agung pasca revisi BA BUN terakhir. Penjelasan ini memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh peserta mengenai penyesuaian anggaran yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing satuan kerja.
Sebagai penutup, sesi pembahasan teknis dipandu oleh Hamsarip Ongso, S.H.I., selaku Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran I B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi. Dalam sesi ini, peserta diberikan penjelasan mendalam terkait aspek teknis pelaksanaan anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif guna menjawab berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Salatiga berharap dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mendukung terwujudnya kinerja lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
